BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

featured
randomposts3

Padang Rancak

PADANG RANCAK/block-1

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN/block-2

PARIWISATA

PARIWISATA/block-2

NASIONAL

NASIONAL/block-1

EKONOMI

EKONOMI/block-3

Latest Articles

PT. Bina Insani Tour, dari Rantau kembali ke Ranah Minang

Foto bersama Walikota Padang, Direksi PT. BIT, Kemenag
Kota Padang, dan Anak yatim
PADANG, BABARITO - Maraknya penipuan dan kegagalan Travel Umrah memberangkatkan jamaah di tanah air menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dan Masyarakat di Indonesia. Masyarakat diminta jeli untuk memperhatikan persoalan izin, pengalaman, dan rasionalitas harga paket Umrah yang ditawarkan.

Begitupun jamaah di Sumatera Barat, tidak sedikit jamaah yang berpengalaman gagal berangkat karean permasalahan Biro Umrahnya. Dengan iming-iming biaya yang sangat murah, jamaah acap kali tertipu dan akhirnya gagal berangkat. Belum lagi pengetahuan jamaah yang minim tentang latar belakang Biro Travel Umrah yang mereka gunakan.

PT. Bina Insani Tour, memiliki komitmen untuk merasionalkan harga, jaminan keberangkatan, dan pelayanan ibadah jamaah. Perusahaan yang berdiri di Kota Bandung sejak 2007 ini telah berpengalaman memberangkatkan jamaah Umrah. Dengan cabang di beberapa Kota Besar, PT. Bina Insani Tour yang kini berpusat di Jakarta berhasil melayani lebih dari 2.000 jamaah tiap tahunnya.

Tahun 2019, Pemilik sekaligus Direktur Utama PT. BIT, H. Yos Meilano memutuskan untuk membuka cabang di Sumatera Barat. Sumatera Barat bukan tempat baru bagi Pria yang dikenal dengan usaha bidang perminyakan ini. Anak Rantau ini menyebutkan membuka cabang di Sumbar seperti dari Rantau pulang ke Kampung.

Pria asli Maninjau Kabupaten Agam ini lama berbisnis di luar Sumatera Barat. Yos mengembangkan bisnisnya di Jambi, Jakarta, dan Surabaya. Kali ini, lewat Usaha Biro Travel Umrah, dia kembali ke Ranah Minang.

"Dorongan saya membuat Tour & Travel Umrah dan Haji ini diawali oleh dorongan banyaknya Travel yang bermasalah. Prinsip kami, izin harus jelas, komitmen keberangkatan pasti, dan harga harus realistis. Kita perbaiki kepercayaan masyarakat agar nyaman untuk beribadah umrah," ujar Yos pada soft launching Kantor Cabang PT. BIT Sumbar di Jalan Raya Ampang.

Walikota Padang, Mahyeldi yang hadir pada pembukaan juga mengapresiasi hadirnya PT. Bina Insani Tour di Sumatera Barat. Dengan adanya Travel resmi berizin Kementerian dan telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun melayani jamaah, harapan masyarakat untuk ke Baitullah semakin besar.

"Kita juga mendorong PT. Bina Insani Tour agar mau memindahkan kantor pusatnya ke Padang nanti. Jadi jamaah dari tempat lain, Jakarta maupun wilayah Indonesia lainnya, kalau transit ya di Padang. Maskapainya saya dengan juga Garuda, jadi terbangnya dari Padang. Nanti kita siapkan Rendang bagi jamaah yang transit dan menginap di Padang minimal 1 malam sebelum berangkat menuju Jeddah atau Madinah," ujar Mahyeldi.

PT. Bina Insani Tour sendiri direncanakan akan memberangkatkan jamaah mulai Maret 2019 dengan menggunakan Maskapai Garuda Indonesia. Program terbang langsung dari Padang menuju Madinah menjadi prioritas Biro Travel ini.

(apuk)

FSLDK Sumbar: Dari Masjid Turun ke Jalan


Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Sumatera Barat (FSLDK Sumbar) gelar kegiatan Gerakan Subuh Berjamaah Nasional (GSJN) di Mesjid Nurul Ilmi (MNI) Unand, kemudian disusul Gerakan Menutup Aurat (GEMAR) di CFD, Jalan Khatib Sulaiman, Padang (18/2).

Menurut Yusrizal Yasmar, Selaku ketua Komisi A Puskomda FSLDK Sumbar mengatakan, kegiatan GSJN merupakan refleksi terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Pemuda adalah salah satu ujung tombak untuk peradaban di masa depan. Oleh karena itu, perlu diadakan kegiatan untuk mengokohkan peran kebangsaan tersebut.

GSJN dimulai dengan ceramah agama, membaca Alquran, shalat subuh berjamaah, dan ditutup dengan ceramah kembali. Ustad Azka, dalam cermahnya menyampaikan bahwa pemuda adalah adalah tonggak peradaban di masa depan.  Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai seorang pemuda,  yaitu fisik, masa depan, dan orientasi kedepan.

Riski Azmirwan Sekretaris Puskomda FSLDK Sumbar mengatakan, GSJN merupakan kegiatan bulanan yang sudah dirutinkan sejak empat tahun terakhir. “FSLDK se-Indonesia mengadakan kegiatan ini” tambahnya.


Usai GSJN, para pemuda Sumbar ini langsung turun ke jalan untuk menggelar Aksi Gemar, guna ingatkan masyarakat akan pentingnya menutup aurat.

Koordinator Komisi C Puskomda FSLDK Sumbar, Sindy mengatakan persiapan aksi GEMAR sudah dimulai sejak satu bulan terakhir. Mulai dari Koordinasi antar Lembaga Dakwah Kampus (LDK), pengumpulan donasi, publikasi, hingga aksi. Pakaian yang dibagikan merupakan hasil donasi, baik dari kalangan mahasiswa maupun dari luar kalangan mahasiswa. Donasi yang dibagikan tidak hanya jilbab, namun juga jenis pakaian lain berupa rok, gamis, kaos kaki, sarung, dan lain-lain.
Adapun rangkaian kegiatan dalam aksi ini ialah: longmarch dari Mesjid Raya Sumbar ke Transmart, orasi, Gemar Challenge, dan Gemar berbagi.

Sementara itu, Ketua umum Puskomda Sumbar  M. Rizki Maulana menegaskan GEMAR merupakan kegiatan tahunan sebagai bentuk kepedulian terhadap ironi gaya berpakaian minim yang dianggap wajar oleh masyarakat saat ini.

Aksi positif Pemuda Sumbar ini mendapat respon positif dari masyarakat.
“Aksi ini sangat bagus untuk mengingatkan masyarakat tentang menutup aurat. Menutup aurat adalah penjagaan diri dari perbuatan jahat orang lain,” ujar Santi (45) saat ditanyai tanggapannya tentang aksi GEMAR.
“Masyarakat berharap aksi ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya,” ujar Firda salah satu peserta.

Mahyeldi : Terimakasih LAZ dan Baznas yang telah mendukung Program Pemko

Walikota Padang, Mahyeldi memberikan Sambutan pada
penyerahan bantuan 1000 Paket Perlengkapan sekolah
Padang, BABARITO - Palanta Walikota Padang dipenuhi oleh tamu Lembaga Amil Zakat Mitra Ummat Madani (MUM) pada Minggu (17/2). Tamu undangan dan peserta Penyerahan bantuan Perlengkapan Sekolah telah memadati Palanta sejak pagi.

Program bantuan Perlengkapan Sekolah Yatim Dhuafa ini digagas oleh Pendiri sekaligus Mitra Ummat Madani, H. Faridansyah. Dalam sambutannya, Pria yang sudah malang melintang di Dunia Sosial Kemanusiaan sejak awal reformasi ini menyebutkan terinspirasi dari kisah Rasulullah Muhammad SAW yang bertemu anak yatim ketika selesai Sholat Ied.

"Kami mendengar kisah dari guru kami, Rasul ketika itu melihat ada anak yang tidak cerita di pagi hari raya. Ternyata anak itu adalah anak yatim, dia bersedih karena tidak ada ayah yang membelikan sesuatu yang baru untuknya di hari raya. Dari sanalah kami tergerak untuk membahagiakan Anak Yatim Dhuafa. Kami awali dengan program Babayo (Balanjo Baju Rayo) bareng Yatim, lalu kami tingkatkan bantuan untuk perlengkapan sekolah mereka lewat Program bantuan 1.000 paket perlengkapan sekolah bagi Anak Yatim," terang Farid.

Para Penerima bantuan perlengkapan sekolah melakukan foto
bersama setelah acara penyerahan
Walikota Padang, Mahyeldi yang hadir dalam kegiatan penyerahan paket beterimakasih kepada LAZ MUM yang telah mendukung Program Pemko memperhatikan masyarakat miskin. Mahyeldi juga menyebutkan Program bantuan perlengkapan sekolah ini sangat tepat dan sejalan dengan program Pemko Padang.

"Kita sekarang sedang mengejar targetan Warga Kota Padang semuanya tuntas Pendidikan 12 Tahun. Jadi minimal ke depan, warga Kota Padang tamat SMA se-derajat. Kita juga sudah buat regulasi, kalau ada anak usia sekolah yang kedapatan tidak sekolah, maka orangtuanya harus mempertanggungjawabkan itu," jelas Mahyeldi.

Pria yang akrab dipanggil Buya ini juga menjelaskan untuk memastikan anak-anak kita tetap sekolah, Pemko Padang menggratiskan iuran sekolah negeri dan bantuan untuk sekolah swasta.

"Bagi warga miskin dapat mengajukan bantuan kepada Baznas Kota Padang maupun LAZ lain yang ada di Kota padang. Saya berterimakasih sekali kepada LAZ dan Baznas yang ada di Kota Padang," tutup Mahyeldi.

Pada kegiatan itu, LAZ MUM menyerahkan bantuan kepada 150 orang anak yatim dan akan dilanjutkan sampai akhir program dengan target 1.000 orang anak yatim.

(apuk)

Akhir Pekan Mahyeldi Yang Padat



Disaat kebanyakan orang memanfaatkan akhir pekannya untuk beristirahat atau berlibur bersama keluarga, tapi tidak dengan Mahyeldi. Mahyeldi, Walikota Padang yang selalu padat aktivitas di akhir pekan. Mulai dari pagi hingga malam hari Mahyeldi padat agenda kemasyarakatan.

Seperti halnya tadi pagi, Mahyeldi hadir dalam acara Ulang Tahun Forsil SLTA se-kota Padang. Acara yang merupakan tahun pertama perayaan Forsil SLTA ini berlangsung di kelurahan Batang Arau Gunung Padang. 

Tampak disana, Mahyeldi yang mengenakan baju Polo dan Topi khasnya. Ia tampak ramah dalam menjalin silaturahmi pada semua orang yang hadir disana. Di tengah kesibukannya, ia tetap loyalitas dalam menghadiri segala undangan yang datang.

Beliau berpesan kepada seluruh alumni tahun 84 untuk bisa ikut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi, pariwisata, dan juga SDM. Hal ini tak terlepas dari keinginan beliau untuk kemajuan kota padang.

"Saya disini mengajak seluruh alumni yang  hadir untuk bisa berkontribusi dalam hal meningkatkan sektor ekonomi, pariwisata, dan juga SDM yang lebih baik untuk kemajuan kota padang",tuturnya pada saat sambutan acara.

(d)

Pidato Prabowo Disebut Klise, BPN: 4 Tahun Ini Tak Banyak Perubahan



Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) menepis pidato kebangsaan capres Prabowo Subianto klise dan tanpa solusi. BPN mengatakan isi pidato yang disampaikan oleh Prabowo merupakan permasalahan yang nyata dihadapi oleh Indonesia.

"Pak Prabowo sedang menunjukkan bagaimana seorang pemimpin mengetahui dan memahami persoalan rakyatnya. Persoalan kebangsaan yang disampaikan Pak Prabowo, mulai masalah harga, air, energi, sampai kekayaan negara, adalah persoalan-persoalan yang tidak banyak diselesaikan dalam empat tahun terakhir ini. Jadi ini bukan sekadar klise, tapi ini persoalan bangsa hari ini," kata jubir BPN, Handi Risza, kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).


Handi mengatakan, dalam empat tahun terakhir ini, tidak banyak perubahan yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, pemerintah sekarang justru disibukkan oleh polemik internal yang kontraproduktif.


"Justru yang terjadi sebaliknya, pernyataan presiden dikoreksi menteri atau pernyataan menteri dikoreksi menteri lainnya. Banyak PR yang belum diselesaikan. Jadi, kalau terdengar pernyataan Pak Prabowo seperti retoris, pada kenyataannya beliau belum berkuasa. Tapi, dengan pidato kebangsaan ini, rakyat tau siapa pemimpin yang dibutuhkan hari ini," tuturnya.


Bagi Handi, pemimpin itu justru bukan hanya teriak slogan kerja saja. Tetapi, lebih dari itu, menurut Handi, pemimpin harus memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa.

"Pemimpin yang memulai dengan mengetahui persoalan rakyatnya bukan hanya sekedar kerja, kerja, kerja, tapi tidak tahu apa yang dikerjakan. Pemimpin yang akan memberikan solusi bukan hanya sekedar pencitraan belaka yang kemudian meninggalkan banyak PR untuk diselesaikan," tuturnya.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf menilai pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Prabowo klise dan tidak menawarkan solusi. Materi pidato yang dipaparkan Prabowo di Semarang, Jawa Tengah, juga disebut minim substansi.

"Pidato kebangsaan Prabowo di Semarang kembali mempertontonkan seperti biasa, penuh retorika, klise, dan tanpa solusi. Prabowo menyampaikan akan menurunkan harga pangan tapi tak menjelaskan bagaimana cara menurunkan harga pangannya tersebut. Apa yang disampaikannya tidak ada substansi yang mendalam dan solutif," kata jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan.

Negara, Pemegang Kuasa Kedaulatan Rakyat

Hermanto menyerahkan Sertifikat Penghargaan Peserta Sosialisasi 4 Pilar
Pesisir Selatan, BABARITO -  Dalam konsep Negara Republik Indonesia,  negara merupakan pemegang kuasa atas kedaulatan Rakyatnya.

Hal ini disampaikan oleh Anggota MPR RI, Hermanto pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilaksanakan di Aula SDIT Andalusia, Jorong Malepang, Nagari Air Batu, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan beberapa waktu yang lalu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara memiliki makna yang kuat tentang implementasi kedaulatan rakyat. Maksud dikuasai oleh negara dalam ayat tersebut adalah bahwa negara merupakan pemegang kuasa kedaulatan rakyat.

"Kedaulatan rakyat yang dikuasakan pada negara dalam pengelolaan sumberdaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", papar Anggota MPR RI Fraksi PKS ini.

Dengan konsep dan amanat undang-undang, kebijakan negara semestinya berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Pengelola negara harus siap bekerja keras mewujudkan kemakmuran untuk rakyat.  Siap bersusah-payah memberi dan melayani rakyat. Negara harus pegang kendali pengelolaan Sektor Strategis. Kalaupun secara teknis sektor strategis itu dikerjakan oleh investor swasta, tetap harus dibawah kendali negara", tandas Pria asal Pariaman ini.

Ia mengungkapkan, belakangan ini sektor strategis yang dikelola oleh investor swasta asing semakin meningkat.

"Perilaku investor asing itu harus diawasi karena cenderung mengeruk keuntungan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan asing dengan mengabaikan kemakmuran rakyat Indonesia. Ditengah arus deras masuknya investasi asing, Negara perlu memberikan pedoman pokok agar tidak membiarkan keleluasaan menggarap  sektor strategis untuk menghindari munculnya kesenjangan sosial ekonomi", ucapnya.

Bumi, air dan segala isinya yang ada di wilayah NKRI ini pemiliknya adalah rakyat Indonesia. Karena itu rakyat Indonesia lah yang pertama dan utama menikmati berkah dari bumi Indonesia.

"Kalaupun ada orang luar yang ikut serta, mereka adalah tamu dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku", pungkas legislator dari dapil Sumatera Barat 1 ini.

(apuk)

Aliansi BEM SB beri Rapor Merah untuk IP-NA


Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumbar  menggelar aksi evaluasi tiga tahun kinerja gubernur dan wakilnya di halaman depan Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (12/2/2019).

Aksi ini digelar berdasarkan sejumlah permasalahan yang hingga saat ini masih belum ditanggulangi. Berkaca dari realitas yang ada di lapangan, Aliansi BEM se-Sumbar menuliskan sebuah narasi yang berjudul “Rapor Merah Tiga Tahun Pemerintahan Irwan Prayitno-Nasrul Abit”. Rapor ini berisi lima tuntutan, yaitu proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Sumbar, pemerataan pendidikan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, permasalahan tenaga pendidik, dan masalah LGBT.

Dikutip dari rapor merah tersebut, lima tuntutan ini diminta berdasarkan data yang diperoleh dari sejumlah media massa dan Badan Pusat Statistika. Oleh karena itu, BEM se-Sumbar melaksanakan aksi ini dengan tujuan pemerintah mendengarkan dan melaksanakan tuntutan mahasiswa, serta melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru secepatnya, mengusut tuntas kasus SPJ Fiktif, meratanya pendidikan dan sarana prasarana, memperjelas nasib guru honorer agar memperoleh kesejahteraan yang baik, dan mengurangi atau menghilangkan LGBT di Sumbar.

“Persoalan mengenai jalan itu bukan mahasiswa saja yang mempertanyakan, tapi hati kita (staf pemerintah) pun tergelitik melihat itu,” kata Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Nazwir.

Kemudian, Presiden Mahasiswa Unand, Ismail Zainuddin, berharap pemerintah Sumbar melaksanakan tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan benar-benar bekerja.

“Harapannya, pemerintah melaksanakan tuntutan dari kita, benar-benar bekerja, dan tiga tahun masa jabatan Irwan Prayitno-Nasrul Abit menjadi evaluasi penting bagi pemerintah di akhir jabatannya ini,” harapnya.

Koordinator Aksi Evaluasi Tiga Tahun Kinerja Gubernur Sumbar, Ananda Harahap, menginginkan kehadiran jalan tol tidak mematikan ekonomi rakyat kecil dan  mempercepat pembangunan jalan tol.

“Kita tidak ingin kehadiran jalan tol mematikan ekonomi rakyat kecil dan kita ingin pembangunan jalan tol dipercepat, karena sangat bermanfaat untuk mempercepat distribusi pemilik modal. Tidak hanya mempercepat distribusi pemilik modal saja, distribusi perekonomian rakyat kecil juga dipercepat untuk bisa masuk ke area, bahkan gratis,”  kata Ananda Harahap.

Sumber: Genta Andalas

Ekonom: Pemerintah Lamban Respon Perkembangan Industri Halal


Perkembangan industri halal tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari makanan, kosmetik, obat-obatan, pariwisata hingga keuangan syariah.

Peluang ini sudah ditangkap beberapa negara Muslim tetangga seperti Malaysia untuk terus berbenah, bahkan Negara-negara yang berpenduduk minoritas muslim sekalipun seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Thailand, mulai melirik industri halal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk segera menjadi pusat Industri halal dunia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pasar Indonesia sangat menggiurkan untuk tumbuh dan berkembangnya industri halal. Tentu kita tidak mau hanya sekedar menjadi konsumen atau penonton, melihat geliat industri halal yang dikembangkan negara lain.

Kepada tim Babarito.com, Pakar Ekonomi Islam Universitas Paramadina,, Handi Risza angkat bicara. Menurutnya, pemerintah terkesan lamban dalam menangkap peluang berkembangnya industri halal di negeri ini.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya dalam empat tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, kesiapan pemerintah dalam menangkap peluang berkembangnya industri halal di tanah air terkesan lamban, bahkan kurang memiliki inisiatif untuk menyiapkan segala perangkat guna menunjang perkembangan industri halal tanah air.", ujarnya.

Ditambahkannya, pria asal Padang ini mengatakan masih terdapat Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah yang belum dituntaskan segera. Sehingga dengan sisa waktu pemerintahan yang tinggal satu tahun, akan membuat pekerjaan berikutnya akan menjadi lebih berat.

Isu industri halal ini sudah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dilaksanakan pada bulan oktober 2019.

"Sampai hari ini, peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal tersebut masih belum selesai. Bahkan jika tidak bisa diselesaikan, maka dikhawatirkan penerapan UU JPH akan mundur bahkan berpotensi di amandemen.",tambah Handi Risza.

Persoalan mendasar ini belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah, sementara lembaga pendukung lainnya seperti MUI, Muhammadyah, NU dan Kampus sudah menyatakan siap mendukung pelaksanaan UU JPH.

(d)