BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

featured
randomposts3

Padang Rancak

PADANG RANCAK/block-1

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN/block-2

PARIWISATA

PARIWISATA/block-2

NASIONAL

NASIONAL/block-1

EKONOMI

EKONOMI/block-3

Latest Articles

Akhir Pekan Mahyeldi Yang Padat



Disaat kebanyakan orang memanfaatkan akhir pekannya untuk beristirahat atau berlibur bersama keluarga, tapi tidak dengan Mahyeldi. Mahyeldi, Walikota Padang yang selalu padat aktivitas di akhir pekan. Mulai dari pagi hingga malam hari Mahyeldi padat agenda kemasyarakatan.

Seperti halnya tadi pagi, Mahyeldi hadir dalam acara Ulang Tahun Forsil SLTA se-kota Padang. Acara yang merupakan tahun pertama perayaan Forsil SLTA ini berlangsung di kelurahan Batang Arau Gunung Padang. 

Tampak disana, Mahyeldi yang mengenakan baju Polo dan Topi khasnya. Ia tampak ramah dalam menjalin silaturahmi pada semua orang yang hadir disana. Di tengah kesibukannya, ia tetap loyalitas dalam menghadiri segala undangan yang datang.

Beliau berpesan kepada seluruh alumni tahun 84 untuk bisa ikut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi, pariwisata, dan juga SDM. Hal ini tak terlepas dari keinginan beliau untuk kemajuan kota padang.

"Saya disini mengajak seluruh alumni yang  hadir untuk bisa berkontribusi dalam hal meningkatkan sektor ekonomi, pariwisata, dan juga SDM yang lebih baik untuk kemajuan kota padang",tuturnya pada saat sambutan acara.

(d)

Pidato Prabowo Disebut Klise, BPN: 4 Tahun Ini Tak Banyak Perubahan



Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) menepis pidato kebangsaan capres Prabowo Subianto klise dan tanpa solusi. BPN mengatakan isi pidato yang disampaikan oleh Prabowo merupakan permasalahan yang nyata dihadapi oleh Indonesia.

"Pak Prabowo sedang menunjukkan bagaimana seorang pemimpin mengetahui dan memahami persoalan rakyatnya. Persoalan kebangsaan yang disampaikan Pak Prabowo, mulai masalah harga, air, energi, sampai kekayaan negara, adalah persoalan-persoalan yang tidak banyak diselesaikan dalam empat tahun terakhir ini. Jadi ini bukan sekadar klise, tapi ini persoalan bangsa hari ini," kata jubir BPN, Handi Risza, kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).


Handi mengatakan, dalam empat tahun terakhir ini, tidak banyak perubahan yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, pemerintah sekarang justru disibukkan oleh polemik internal yang kontraproduktif.


"Justru yang terjadi sebaliknya, pernyataan presiden dikoreksi menteri atau pernyataan menteri dikoreksi menteri lainnya. Banyak PR yang belum diselesaikan. Jadi, kalau terdengar pernyataan Pak Prabowo seperti retoris, pada kenyataannya beliau belum berkuasa. Tapi, dengan pidato kebangsaan ini, rakyat tau siapa pemimpin yang dibutuhkan hari ini," tuturnya.


Bagi Handi, pemimpin itu justru bukan hanya teriak slogan kerja saja. Tetapi, lebih dari itu, menurut Handi, pemimpin harus memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa.

"Pemimpin yang memulai dengan mengetahui persoalan rakyatnya bukan hanya sekedar kerja, kerja, kerja, tapi tidak tahu apa yang dikerjakan. Pemimpin yang akan memberikan solusi bukan hanya sekedar pencitraan belaka yang kemudian meninggalkan banyak PR untuk diselesaikan," tuturnya.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf menilai pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Prabowo klise dan tidak menawarkan solusi. Materi pidato yang dipaparkan Prabowo di Semarang, Jawa Tengah, juga disebut minim substansi.

"Pidato kebangsaan Prabowo di Semarang kembali mempertontonkan seperti biasa, penuh retorika, klise, dan tanpa solusi. Prabowo menyampaikan akan menurunkan harga pangan tapi tak menjelaskan bagaimana cara menurunkan harga pangannya tersebut. Apa yang disampaikannya tidak ada substansi yang mendalam dan solutif," kata jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan.

Negara, Pemegang Kuasa Kedaulatan Rakyat

Hermanto menyerahkan Sertifikat Penghargaan Peserta Sosialisasi 4 Pilar
Pessisir Selatan, BABARITO - Anggota MPR RI, Hermanto kembali melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilaksanakan di Aula SDIT Andalusia, Jorong Malepang, Nagari Air Batu, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu (9/2/19).

Hermanto menyebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara memiliki makna yang kuat tentang implementasi kedaulatan rakyat. Maksud dikuasai oleh negara dalam ayat tersebut adalah bahwa negara merupakan pemegang kuasa kedaulatan rakyat.

"Kedaulatan rakyat yang dikuasakan pada negara dalam pengelolaan sumberdaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", papar Anggota MPR RI Fraksi PKS ini.

Karena pemegang kuasa kedaulatan rakyat, lanjutnya, maka sudah seharusnya negara berpihak kepada rakyat.

"Pengelola negara harus siap bekerja keras mewujudkan kemakmuran untuk rakyat.  Siap bersusah-payah memberi dan melayani rakyat. Negara harus pegang kendali pengelolaan Sektor Strategis. Kalaupun secara teknis sektor strategis itu dikerjakan oleh investor swasta, tetap harus dibawah kendali negara", tandas Pria asal Pariaman ini.

Ia mengungkapkan, belakangan ini sektor strategis yang dikelola oleh investor swasta asing semakin meningkat.

"Perilaku investor asing itu harus diawasi karena cenderung mengeruk keuntungan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan asing dengan mengabaikan kemakmuran rakyat Indonesia. Ditengah arus deras masuknya investasi asing, Negara perlu memberikan pedoman pokok agar tidak membiarkan keleluasaan menggarap  sektor strategis untuk menghindari munculnya kesenjangan sosial ekonomi", ucapnya.

Bumi, air dan segala isinya yang ada di wilayah NKRI ini pemiliknya adalah rakyat Indonesia. Karena itu rakyat Indonesia lah yang pertama dan utama menikmati berkah dari bumi Indonesia.

"Kalaupun ada orang luar yang ikut serta, mereka adalah tamu dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku", pungkas legislator dari dapil Sumatera Barat 1 ini.

(apuk)

Aliansi BEM SB beri Rapor Merah untuk IP-NA


Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumbar  menggelar aksi evaluasi tiga tahun kinerja gubernur dan wakilnya di halaman depan Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (12/2/2019).

Aksi ini digelar berdasarkan sejumlah permasalahan yang hingga saat ini masih belum ditanggulangi. Berkaca dari realitas yang ada di lapangan, Aliansi BEM se-Sumbar menuliskan sebuah narasi yang berjudul “Rapor Merah Tiga Tahun Pemerintahan Irwan Prayitno-Nasrul Abit”. Rapor ini berisi lima tuntutan, yaitu proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Sumbar, pemerataan pendidikan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, permasalahan tenaga pendidik, dan masalah LGBT.

Dikutip dari rapor merah tersebut, lima tuntutan ini diminta berdasarkan data yang diperoleh dari sejumlah media massa dan Badan Pusat Statistika. Oleh karena itu, BEM se-Sumbar melaksanakan aksi ini dengan tujuan pemerintah mendengarkan dan melaksanakan tuntutan mahasiswa, serta melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru secepatnya, mengusut tuntas kasus SPJ Fiktif, meratanya pendidikan dan sarana prasarana, memperjelas nasib guru honorer agar memperoleh kesejahteraan yang baik, dan mengurangi atau menghilangkan LGBT di Sumbar.

“Persoalan mengenai jalan itu bukan mahasiswa saja yang mempertanyakan, tapi hati kita (staf pemerintah) pun tergelitik melihat itu,” kata Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Nazwir.

Kemudian, Presiden Mahasiswa Unand, Ismail Zainuddin, berharap pemerintah Sumbar melaksanakan tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan benar-benar bekerja.

“Harapannya, pemerintah melaksanakan tuntutan dari kita, benar-benar bekerja, dan tiga tahun masa jabatan Irwan Prayitno-Nasrul Abit menjadi evaluasi penting bagi pemerintah di akhir jabatannya ini,” harapnya.

Koordinator Aksi Evaluasi Tiga Tahun Kinerja Gubernur Sumbar, Ananda Harahap, menginginkan kehadiran jalan tol tidak mematikan ekonomi rakyat kecil dan  mempercepat pembangunan jalan tol.

“Kita tidak ingin kehadiran jalan tol mematikan ekonomi rakyat kecil dan kita ingin pembangunan jalan tol dipercepat, karena sangat bermanfaat untuk mempercepat distribusi pemilik modal. Tidak hanya mempercepat distribusi pemilik modal saja, distribusi perekonomian rakyat kecil juga dipercepat untuk bisa masuk ke area, bahkan gratis,”  kata Ananda Harahap.

Sumber: Genta Andalas

Ekonom: Pemerintah Lamban Respon Perkembangan Industri Halal


Perkembangan industri halal tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari makanan, kosmetik, obat-obatan, pariwisata hingga keuangan syariah.

Peluang ini sudah ditangkap beberapa negara Muslim tetangga seperti Malaysia untuk terus berbenah, bahkan Negara-negara yang berpenduduk minoritas muslim sekalipun seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Thailand, mulai melirik industri halal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk segera menjadi pusat Industri halal dunia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pasar Indonesia sangat menggiurkan untuk tumbuh dan berkembangnya industri halal. Tentu kita tidak mau hanya sekedar menjadi konsumen atau penonton, melihat geliat industri halal yang dikembangkan negara lain.

Kepada tim Babarito.com, Pakar Ekonomi Islam Universitas Paramadina,, Handi Risza angkat bicara. Menurutnya, pemerintah terkesan lamban dalam menangkap peluang berkembangnya industri halal di negeri ini.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya dalam empat tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, kesiapan pemerintah dalam menangkap peluang berkembangnya industri halal di tanah air terkesan lamban, bahkan kurang memiliki inisiatif untuk menyiapkan segala perangkat guna menunjang perkembangan industri halal tanah air.", ujarnya.

Ditambahkannya, pria asal Padang ini mengatakan masih terdapat Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah yang belum dituntaskan segera. Sehingga dengan sisa waktu pemerintahan yang tinggal satu tahun, akan membuat pekerjaan berikutnya akan menjadi lebih berat.

Isu industri halal ini sudah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dilaksanakan pada bulan oktober 2019.

"Sampai hari ini, peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal tersebut masih belum selesai. Bahkan jika tidak bisa diselesaikan, maka dikhawatirkan penerapan UU JPH akan mundur bahkan berpotensi di amandemen.",tambah Handi Risza.

Persoalan mendasar ini belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah, sementara lembaga pendukung lainnya seperti MUI, Muhammadyah, NU dan Kampus sudah menyatakan siap mendukung pelaksanaan UU JPH.

(d)

Mahyeldi : Kehadiran Biro Umrah Bina Insani Tour mengobati kerinduan Masyarakat untuk ke Baitullah


PADANG, BABARITO - Bertambah lagi Tour dan Tarvel berizin Kemenag di Kota Padang. PT. Bina Insani Tour (BIT) membuka cabangnya di kota Padang untuk mengurus calon jamaah Umroh di Sumatera Barat pada Jum'at siang (8/2).

Kepala Cabang BIT Sumatera Barat, Urwatul Wutsqa menyebutkan BIT memiliki target memberangkarkan 1 Rombongan untuk dua bulan pertama dan 2 Rombongan untuk bulan selanjutnya hingga akhir 2019. Selain itu, pada gelaran Soft Launching yang ditandai acara makan bersama Anak Yatim dan Dhuafa se-Kota Padang, dia juga menyampaikan kehadiran BIT memprioritaskan kepastian Jamaah untuk berangkat menunaikan Ibadah Umrah.

"Kami akan memberikan harga Promo wajar di dua bulan pertama, dengan margin minimalis untuk menarik. Di bulan selanjutnya kita juga akan berikan harga terjangkau, namun dengan pelayanan yang baik, dengan penginapan minimal hotel bintang 4. Dan Fokus utama kami dari penentuan harga adalah kepastian Jama'ah bisa berangkat menunaikan Umrah, insya Allah," ujar Alumnus Universitas Islam Madinah ini.


Perwakilan Kemenag Kota Padang, Aprizal menyebutkan, kehadiran biro Umrah di Kota Padang sangat dibutuhkan. Dia mengatakan rata-rata 20 orang tiap harinya mendaftar untuk berhaji. Hingga saat ini, antrian untuk Sumatera Barat sudah masuk 19 tahun keberangkatan, hal ini tentu saja membuka peluang besar bagi Biro Umrah untuk melayani jamaah yang rindu ke Baitullah.

Hal senada juga disampaikan oleh Walikota Padang, Mahyeldi. Mahyeldi yang hadir untuk soft launching dan makan bersama Anak Yatim di kantor BIT Sumbar, menyampaikan BIT dapat mengobati rasa rindu Jamaah yang ada di Kota Padang dan Sumatera Barat.

"Kita mendorong PT Bina Insani Tour agar segera selesaikan perizinan di Sumbar, masyarakat sudah banyak yang rindu ke Baitullah. Kita di Pemko juga punya program-program berkaitan dengan Umrah. Kita siapkan Rendang untuk bekal jamaah luar Padang yang bersedia transit dan menginap di Padang. Kita juga punya program mengumrahkan pegawai Pemko yang berprestasi, untuk masyarakat yang menjalankan Program 1821, dan bagi pendonor darah yang telah lakukan donor 130x di PMI," ujar Mahyeldi di Kantor yang bertempat di Jalan Raya Ampang, no.6, Kuranji, Padang ini.

PT. Bina Insani Tour sendiri telah beroperasi sejak tahun 2007. Dimulai dari Kota Bandung, kini BIT telah memilihi kantor cabang di beberapa Kota Besar di Indonesia dan berpusat di Jakarta. Meski baru mendirikan cabang di Sumatera Barat, PT. Bina Insani Tour ini layak disebut sebagai Travel Umrah Urang awak. Pemilik sekaligus Drektur Utama PT. Bina Insani Tour merupakan Putera asli Maninjau, H. Yos Meilano. Ditargetkan, dalam tahun ini, PT. Bina Insani Tour cabang Sumatera Barat dapat memberangkatkan 1.000 jamaah. Keberangkatan pertama pun dijadwalkan pada Maret 2019.

(bap)

Acara Tahunan Himatika Unand Hadirkan Peserta se-Indonesia


Pada tahun 2019 ini Pekan Seni Bermatematika(PSB) sudah 16 kali yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Andalas (Himatika Unand). PSB adalah ajang untuk menguji kemampuan para siswa SMP dan SMA di bidang matematika. Pada tahun ini peserta PSB sudah meluas hingga skala Nasional.

PSB XVI ini diangkat oleh panitia yang berasal dari mahasiswa Matematika, yang dipimpin oleh Ayu Alifah, Mahasiswa Matematika semester 7. Ayu mengatakan pada tahun ini peserta yang datang dari seluruh Indonesia berjumlah 1.154.

"Tahun ini 1.154 orang peserta ikut PSB XVI dengan peserta terjauh dari Makassar pada perlombaan Pemodelan Siswa.", kata Ayu pada tim Babarito.com

Selain itu peserta tak hanya datang dari pulau Sumatera, peserta dari Pulau Jawa pun tak mau kalah untuk ikut bertanding di acara tahunan ini.

"Untuk Pemodelan Matematika ada UNAIR  (Surabaya). Untuk perlombaan lainnya tak kalah hebatnya juga. Ada dari Bandung, Bojonegoro, Jambi, Riau, dan kota kota lainnya dalam perlombaan Seni Bermatematika dan Lomba Cepat Tepat.", tambahnya.

Bukan hanya peserta yang berasal dari luar pulau Sumatera, tapi kali ini panitia juga menghadirkan pemateri pemateri luar biasa dari Institut Teknologi Bandung(ITB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Acara PSB XVI ini sudah dibuka dari tanggal 7 kemarin hingga 9 Februari 2019. Pada pembukaan kemarin panitia memberikan penampilan terbaiknya dan menjamu para tamu undangan serta peserta dengan tarian Nusantara dari Sabang sampai Merauke.

Acara ini diresmikan oleh pihak pemerintah setempat yang diwakili oleh Dinas Pendidikan kota Padang serta pihak Kampus yang diwakili oleh Wakil Rektor II Unand dan Ketua Jurusan Matematika.(d)

Peserta Tradisi Serak Gulo Meningkat, Mahyeldi: Proses Akulturasi di Padang Sangat Kuat



Tradisi keturunan muslim India, Serak Gulo (tebar gula), semakin menjadi daya tarik di Kota Padang. Tradisi ini telah menjadi kalender tahunan pariwisata Kota Padang sejak 2018 lalu. Hal itu terbukti dengan meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti tradisi ini sampai hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya yang dari rantau dan masyarakat Himpunan Keluarga Muhammadan (HKM) Kota Padang yang telah melaksanakan tradisi serak gulo. InsyaAllah kita dari Pemerintah Kota Padang berkomitmen akan melaksanakan tradisi serak gulo ini setiap tahun dan terus meningkatkan pelaksanaannya," kata Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah seusai pelaksanaan Serak Gulo, Selasa (5/2).

Ia mengatakan, pada pelaksanaan selanjutnya, Pemko Padang bersama dengan masyarakat HKM Padang akan berusaha meningkatkan, menyempurnakan, dan melibatkan diantaranya Kedutaan Besar India.

"Alhamdulillah pada hari ini, dari kedutaan besar Indonesia yang ada di New Delhi juga dapat hadir di sini," ujarnya.

Dengan kedatangan Dubes Indonesia dari India ini, sambung Mahyeldi, menunjukkan bahwa dubes juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tradisi ini.

"Alhamdulillah pelaksanaan tahun ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya," katanya.

Lebih jauh disebutkan, acara serak gulo ini sejatinya merupakan ajang silaturahmi, membangun semangat kebersamaan di antara masyarakat Muhamadan dan seluruh masyarakat Kota Padang, karena memang Kota Padang proses akulturasi dan suku-suku yang ada di Kota Padang ini sudah terjalin sangat kuat sekali.

"Sehingga proses akulturasi sangat baik di Kota Padang. Begitu juga dengan masyarakat Cina," sebutnya.

Oleh karena itu, kata Mahyeldi, kegiatan ini akan terus dipelihara, akan terus dirawat. Karena memang dengan semangat ini pula Indonesia bisa merdeka.

"Suksesnya ini juga tidak terlepas dari terlibatnya media sosial dan pihak-pihak yang membantu publikasi melalui spanduk-spanduk, dan media cetak serta televisi. Karena ini merupakan agenda rutin yang kita lakukan setiap tahunnya dan mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Padang," sebutnya.

Untuk ke depannya, pihaknya bersama dengan masyarakat Muhamadan akan menambahkan agenda dari acara ini. Nantinya akan ada  kuliner, seni, budaya, dan ceramahnya. Sehingga ini menjadi satu paket yang lengkap dan masyarakat bisa lama menikmatinya.

"Budaya ini mahal, oleh sebab itu kita sebagai anak bangsa harus menjaga dan merawat semangat kesatuan bangsa," katanya.

Ketua Umum HKM Padang, Ali Khan Abu Bakar mengatakan, selain bentuk syukuran, acara serak gula ini juga suatu penghormatan kepada ulama. Kegiatan tradisi ini hanya ada di 3 negara di dunia yakni India, Singapura dan Indonesia yang satu-satunya hanya ada di Kota Padang.

"Ini adalah cara ulama membangun keakraban, kebersamaan, dan silahturahim antara masyarakat muslim India," ujarnya.

Sumber : Humas Kota Padang