BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

featured
randomposts3

Padang Rancak

PADANG RANCAK/block-1

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN/block-2

PARIWISATA

PARIWISATA/block-2

NASIONAL

NASIONAL/block-1

EKONOMI

EKONOMI/block-3

Latest Articles

Tidak Ada Pemisahan Kekuasaan Mutlak di Indonesia

Hermanto memberikan Materi sosialisasi IV Pilar ditemani
Fungsionaris PKS Kota Padang
Padang (16/3), BABARITO - Sebagai negara Demokrasi, Indonesia menganut sistem Trias Politika. Lazimnya, Trias Politika membuat kekuasaan dioegang oleh tiga unsur yang terpisah, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Lgislatif memiliki kekuasaan membuat Undang-undang, Produk Hukum, dan menetapkan anggaran. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk mnejalankan hasil keputusan Legislatif. Dan Yudikatif berkuasa di ranah penjalanan Hukum dalam negara.

Dalam penjalanan Roda pemerintahan, menurut Anggota MPR RI Hermanto, di Indonesia tidak terjadi pemisahan kekuasaan yang mutlak. Hermanto mencontohkan dalam beberapa fungsi dan tugas, dua atau tiga lembaga harus bersama untuk membentuk undang-undang.

"Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 20.  Ayat 1 menyebutkan: 'Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang'."

Pada ayat tersebut, menurutnya, jelas disebut DPR adalah pemegang kekuasaan legislatif. Namun, lanjutnya, ayat ini tidak berdiri sendiri.

"Ayat 2 menyebutkan: 'Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama'.  Lalu Ayat 3 menyebutkan: 'Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu'", tutur Legislator PKS ini dalam acara Sosialisasi IV Pilar di Aula STKIP Adzkia beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan ayat 2 dan 3 tersebut, jelas Hermanto, pihak eksekutif yaitu Presiden bisa tidak setuju terhadap RUU. Dan dengan ketidaksetujuan Presiden tadi, RUU tersebut batal. Hal ini menunjukkan DPR RI tidak memiliki kekuasaan mutlak dalam membuat Undang-undang.

"Masyarakat perlu memahami hal ini agar tahu bagaimana cara menyampaikan pendapat dan menyalurkan aspirasi", pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

(apk)

Tokoh Negara Mayoritas Muslim Kecam Insiden di Selandia Baru


Para tokoh dari negara mayoritas Muslim mengecam insiden penembakan dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3). Hingga saat ini, setidaknya 40 orang telah dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian tersebut.

Mantan perdana menteri Malaysia sekaligus pemimpin de facto Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim, mengatakan penembakan masjid di Christchurch adalah tragedi hitam yang dihadapi umat manusia dan perdamaian universal. "Saya sangat sedih dengan tindakan tidak beradab ini, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merenggut nyawa warga sipil," ucapnya.
Dia telah menerima laporan bahwa ada seorang warga Malaysia yang menjadi korban luka dalam insiden tersebut. "Kami menyampaikan simpati dan belasungkawa terdalam kami kepada keluarga para korban dan rakyat Selandia Baru," ujar Anwar.

Juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, menyebut serangan terhadap masjid di Selandia Baru sebagai bentuk rasialisme dan fasisme. "Serangan ini menunjukkan titik di mana permusuhan terhadap Islam dan Muslim telah tercapai," kata Kalin melalui akun Twitter pribadinya.
Dia mengatakan telah berulang kali melihat wacana Islamofobia terhadap Islam dan Muslim berubah menjadi ideologi yang sesat dan mematikan. "Dunia harus meningkatkan suaranya terhadap wacana seperti itu dan harus mengatakan berhenti pada terorisme fasis Islamofobia," ucapnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Mohammad Faisal turut mengutuk penembakan di Chirstchurch. Melalui akun media sosialnya, dia menggemakan tagar #pakistanagainstterror.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengecam serangan terhadap masjid di Selendia Baru. "Indonesia mengutuk keras aksi penembakan ini, terutama di tempat ibadah, sementara shalat Jumat sedang berlangsung," ujarnya.
Perdana Menteri Selendia Baru Jacinda Ardern mengatakan banyak dari mereka yang berada di masjid adalah migran dan pengungsi. "Mereka adalah kita. Orang yang melanggengkan kekerasan terhadap kita ini tidak. Mereka tidak punya tempat di Selandia Baru," kata Ardern.

sumber: republika

Ini Alasan Facebook, Instagram, Whatsapp Mengalami Gangguan


Sudah berjam-jam layanan Facebook dan aplikasi keluarganya seperti Instagram dan WhatsApp mengalami gangguan. Sejak Kamis (14/3) dini hari, pengguna kesulitan mengakses ketiga layanan media sosial dan aplikasi pesan tersebut.

Masalah ini dialami oleh seluruh pengguna di dunia, termasuk Indonesia. Untuk Facebook dan Instagram, masalahnya adalah pengguna tidak bisa login, membuat postingan, hingga mengunggah Stories. Sementara untuk WhatsApp, pengguna mengaku tidak bisa mengirim gambar dan meng-upload Status.

Pengguna mencatat bahwa mencoba menggunakan Facebook untuk login ke aplikasi seperti Tinder atau Spotify juga tidak bisa.

Situs DownDetector menunjukkan gangguan yang terjadi pada Facebook dan Instagram terjadi di banyak negara seperti Amerika Serikat, Peru, Inggris, India, dan Filipina. Pengguna lainnya dari Kanada dan Turki untuk mengalami hal yang sama.

Namun, penyebab tumbangnya layanan Facebook ini masih menjadi misteri. Facebook belum mengungkap apa penyebab dari masalah yang mereka alami. Tampaknya masalah serius sedang dialami Facebook jika melihat gangguan ini belum dapat teratasi hingga berjam-jam.

"Kami menyadari beberapa orang saat ini kesulitan mengakses keluarga aplikasi Facebook. Kami sedang berupaya mengatasi masalah ini secepatnya," tulis Facebook, di akun Twitter resminya.

Facebook menegaskan jika masalah ini bukanlah disebabkan oleh serangan DDoS (distributed denial-of-service) dari hacker. Serangan DDoS terjadi di mana para peretas mencoba untuk merusak sebuah situs dengan membanjirinya dengan terlalu banyak trafik virtual sehingga membuat server jadi 'macet'.

Sama halnya dengan Facebook, Instagram juga telah mengonfirmasi gangguan yang dialaminya, dan mengaku secepat mungkin melakukan perbaikan. Instagram juga belum mengungkapkan apa yang menyebabkan masalah di platform-nya.

"Kami menyadari masalah yang mempengaruhi akses pengguna ke Instagram saat ini. Kami tahu ini membuat frustrasi, dan tim kami bekerja keras untuk menyelesaikan ini secepatnya," tulis Instagram, juga di Twitter.

Kejadian ini membuat media sosial Twitter menjadi wadah favorit untuk menyuarakan masalah yang dialami oleh pengguna Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Bahkan teriakan tumbangnya Facebook dan Instagram masuk daftar trending topic Twitter Indonesia dan dunia dengan tagar #InstagramDown dan #FacebookDown.

Sumber : Kumparan

Ar Risalah Jalin MOU Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkia



Selasa(12/3) Ar Risalah melakukan penandatangan MOU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkia, MOU tersebut berkaitan dengan penerimaan siswa memalui jalur beasiswa prestasi ke STEI Tazkia yang insyaallah akan dilaksanakan tanggal 28 Maret mendatang . Kerjasama ini diwakili oleh Kepala sekolah MA Perguruan Islam Ar Risalah Ust. Aslam Hadi, Lc dan Wakil Rektor STEI Tazkia, Ustadz Miftakhus Surur, M.Sc  bertempat di Kantor Madrasah Aliyah Perguruan Islam Ar Risalah.

Miftakhus Surur yang merupakan Wakil Rektor STEI Tazkia mengatakan  bahwa kerjasama ini adalah sebagai sarana dalam mempererat silaturrahmi antara kedua lembaga, selain itu siswa yang memiliki kompetensi dan Hafiz Qur’an dapat mengikuti seleksi jalur beasiswa yang akan diadakan tanggal 28 maret mendatang di Perguruan Islam Ar Risalah.

“Kami berharap siswa Ar Risalah  yang mau belajar ke tazkia lebih mudah lagi melalui jalur beasiswa prestasi ini “, ujarnya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah MA Ar Risalah. Menurutnya kerjasama ini merupakan program yang sangat baik bagi siswa karena siswa yang berminat dalam Program Ekonomi Syariah dapat menyalurkan bakat serta minatnya di program tersebut, selain itu  kita menginginkan siswa kita setelah tamat dari ar risalah ini tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak yang baik dan hal tersebut ada kurikulum pendidikan Tazkia.

Ia menambahkan bahwa setiap tahunya siswa Ar Risalah selalu berminat untuk bersekolah ke STEI Tazkia “siswa kita banyak yang berminat masuk ke Tazkia tetapi biasanya  melalui Jalur formal saja, Alhamdulillah  dengan adana Kerjasama MOU sekarang siswa kita bisa mengikuti jalur beasiswa pendidikan”, ujarnya.

Sumber : Humas Ar Risalah

Serahkan Administratif Program Wakaf, Arrisalah Menunggu Hasil Verifikasi BWI


Badan Pengelola Wakaf (BPW) dan Lembaga Dakwah Sosial (LDS) Arrisalah serahkan berkas administratif program wakaf uang arrisalah (5/3). Berkas tersebut langsung diserahkan oleh Direktur BPW dan Ketua LDS Arrisalah, H. Mulyadi Muslim dan H. Kamrizal kepada Bapak Haris selaku sekretariat Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dengan penyerahan berkas tersebut Arrisalah tinggal menunggu verifikasi dari tim BWI dan selanjutnya presentasi dari tim BPW Arrisalah.

Arrisalah sendiri menargetkan sudah menerima surat rekomendasi dari BWI sebelum ramadhan, agar BPW Arrisalah semakin optimal dalam pengelolaan dan  penggalangan dana wakaf umat untuk pengembangan infrastruktur Arrisalah. Untuk itu, Ketua BPW Arrisalah memohon doa dan dukungan dari semua pihak.(killua)

Ratusan Anak Yatim Belanja Bareng PKPU HI Sumbar


Panas yang cukup terik di hari Minggu (3/3) tidak menyurutkan keceriaan dan kegembiraan para yatim yang akan mengikuti program Belanja Bareng Yatim PKPU Human Initiative. Kegiatan Belanja ini bertempat di komplek pertokoan buku Sari Anggrek, Padang.  Sebelum adzan dzuhur berkumandang lokasi ini sudah dipadati oleh anak-anak yang mulai berdatangan.

Dalam sambutannya Hendra Nafsosianto selaku Kepala Cabang PKPU Human Initiative Sumbar menyampaikan bahwa ada 100 anak yatim yang ikut berbelanja. Anak anak yatim tersebut dipilih tidak hanya dari kota Padang namun juga kota Pariaman.

"Cakupan wilayah penerima manfaatnya pun kita perluas, tidak hanya dari kota Padang, tapi juga kita pilih dari wilayah Padang Pariaman." jelas Hendra dalam sambutannya.

Dalam acara tersebut banyak pihak yang ikut terlibat seperti para karyawan PLN, Bank Nagari Syariah, BPKP serta guru guru dari SDIT sekitaran Padang. Mereka semua terlibat dalam menyalurkan donasi demi terwujudnya acara belanja tersebut.

"Nanti anak-anak yatim ini akan berbelanja kebutuhan perlengkapan sekolah dengan jenis dan model yang mereka inginkan sembari didampingi oleh relawan PKPU Human Initiative. Kami mengucapkan terimakasih kepada sejumlah pihak ikut terlibat untuk menyalurkan donasi untuk kegiatan ini, seperti dari karyawan PLN, Bank Nagari Syariah, BPKP Sumbar, SDIT Marhamah, SDIT Buah Hati dan lainnya.", tambah Hendra.

Kegiatan BBY ini berlangsung sekitar kurang lebih 1,5 jam. Selama kegiatan berlangsung terlihat jelas antusiasnya mereka memilih sendiri keperluan peralatan sekolah yang mereka inginkan. Dalam kegiatan tersebut anak-anak juga mendapatkan motivasi dari lawyer sekaligus perwakilan manajemen Toko Buku Sari Anggrek, Bapak Miko Kamal, P.hd. 

"Saya dari kecil sudah jadi yatim piatu, alhamdulillah berkat kegigihan dan usaha bisa menyelesaikan pendidikan formal sampai tingkat tertinggi. Menjadi yatim tidak mesti identik dengan keterbatasan, tapi harus optimis untuk meraih cita-cita ungkap peraih P.hd. dari University Sydney ini.”, ujar Miko saat memberikan motivasinya pada anak anak.

Fajar, salah seorang yatim dari Kuranji dengan mata berbinar menceritakan apa yang sudah dibelinya, ada kotak pensil, buku tulis, pensil dan meja belajar kecil bergambar kartun favoritnya. Desi, sang ibu merasa sangat terbantu untuk mencukupi kebutuhan belajar anaknya dan berharap semakin banyak anak yang bisa terlibat di kegiatan seperti ini.

Sebagai upaya mejaga amanah dari para donatur, sebelumnya telah dilakukakan survey untuk memastikan penerima manfaat memang layak untuk mendapatkan bantuan
(D)

Handi Risza: Janji Bebas Pajak Bagi Penghasilan Sampai 8 juta Untuk Tingkatkan Arus Ekonomi Masyarakat


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memperjuangkan program pembebasan pajak atas pendapatan buruh, karyawan dan pegawai dengan nilai penghasilan hingga Rp 8 juta per bulan, jika memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019.

Sekretaris Bidang Ekuintek DPP PKS Handi Risza mengatakan, program ini disuarakan PKS karena prihatin atas penurunan daya beli masyarakat, terutama dikalangan masyarakat yang memiliki penghasilan menengah kebawah dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ini, Peningkatan upah/gaji yang tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan energi (BBM dan Tarif Tenaga Listrik) menjadi penyebab utamanya.

Saat ditemui tim Babarito.com Handi menyebut, fenomena pelemahan daya beli masyarakat itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata hanya 5 persen per tahun. Realisasi tersebut, papar dia, jauh di bawah yang dijanjikan oleh pemerintahan Joko Widodo yakni tembus level 7 persen dan target RPJMN 2018 sebesar 7,4 persen.

"Oleh sebab itu, guna meringankan beban ekonomi dan memulihkan daya beli masyarakat, PKS menganggap perlu membuat terobosan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan menengah, antara lain dengan melakukan pemotongan pajak (tax cut) secara selektif dan targeted," ujar Handi.

Handi melanjutkan, program ini diinisiasi karena PKS juga melihat populasi Indonesia saat ini didominasi oleh kelompok usia muda produktif dan kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sangat rentan jatuh ke jurang kemiskinan.

"Sejatinya, kelompok-kelompok ini sangat potensial dalam menentukan masa depan ekonomi Indonesia, yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan bonus demografi bagi perekonomian Indonesia ke depan. Namun jika salah kelola, yang terjadi kebalikannya, Indonesia terancam terkena bencana demografi," paparnya.

Handi menjelaskan, program penghapusan pajak atas penghasilan hingga Rp8 juta sebulan ini merupakan adaptasi dari kebijakan Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas penghasilan yang selama ini diterima Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta pensiunannya.

Berdasarkan kalkulasi PKS, ungkapnya, kebijakan ini tidak akan membebani APBN secara signifikan karena akan terkompensasi dari sumber penerimaan lain yang terdongkrak oleh bergairahnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat yang bakal meningkat, seperti sumbangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Handi merinci, setidaknya, ada delapan alasan kenapa pembebasan pajak atas penghasilan hingga Rp 8 Juta begitu penting: (1) Pertumbuhan ekonomi stagnan (2) Pelemahan daya beli masyarakat (3) Kenaikan PTKP belum cukup mendongkrak daya beli masyarakat (4) Besarnya jumlah kaum muda berpenghasilan menengah kebawah yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan. (5) Dibutuhkan stimulus fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (6) Tidak membebani APBN secara signifikan (7) Mengoptimalkan kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (8) Mengurangi beban perusahaan dan mendorong penciptakan lapangan kerja.

Hermanto: Modernisasi cara tangkap ikan akan meningkatkan Produktivitas Nelayan

Anggota DPR RI Komisi IV, Hermanto memberikan sambutan
pada Bimbingan Teknis Kelautan di Sikakap
Mentawai, BABARITO - Dengan wilayah yang mayoritas lautan, sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai menyandarkan mata pencariannya sebagai nelayan. Seiring berjalanannya waktu, modernisasi model dan cara menangkap ikan mesti dilakukan. Dengan cara yang modern,  hasil tangkapan bisa lebih maksimal tanpa harus merusak ekosistem lautan.

Beberapa waktu lalu, masyarakat nelayan di Sikakap mendapatkan Bimbingan Teknis Kelautan agar bisa memodernisasi cara menangkap ikan. Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan Aspirasi Anggota DPR RI komisi IV, Hermanto.

Dalam sambutannya, Hermanto menjelaskan, untuk meningkatkan produktivitas nelayan, negara sedang membuat rancang bangun sektor kelautan dan perikanan dengan sains dan teknologi. Diharapkan ke depan nelayan akan terbiasa menggunakan alat tangkap modern.

"Nelayan adalah SDM Strategis dalam memasok ikan bagi masyarakat. Karena itu, butuh bimbingan teknis dengan target bisa mengoperasikan alat tangkap modern," ujar Hermanto di hadapan sekitar 100 orang nelayan peserta Bimtek yang diadakan di Aula Pelabuhan Perikanan Wilayah III, Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai ini.

Legislator PKS ini juga menyebutkan peningkatan produktivitas tangkapan ikan juga bisa meningkatkan keragaman pangan di masyarakat.

"Konsumsi pangan kita jadi beragam, berimbang, dan bergizi. Tidak melulu fokus kepada beras saja. Kita harus bisa mewujudkan keragaman pangan untuk kebutuhan Rakyat Indonesia," ujarnya.

Dalam kunjungn tersebut, Hermanto juga meninjau bantuan berupa Kapal Perikanan 5 GT bersama Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan, Syafriyardi. Selain itu, Anggota DPR RI asal Dapil Sumbar 1 ini melihat peternakan Sapi yang dikelola Yayasan Darul bersama Kepala Desa Sikakap, San Andi Iklas Samaloisa.

(dd/ap)