BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Hermanto: Menurut UU, Presiden dan Wakil Presiden Harus WNI

Padang (04/12) Kelurahan Air Tawar Timur mengundang Anggota MPR RI Hermanto untuk melakukan sosialisasi 4 Pilar kepada masyarakat yang didominasi generasi muda. Kegiatan yang diadakan Selasa siang di Gedung Serba Guna Kelurahan Air Tawar Timur ini dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Ketua RW, dan Lurah ATT Beny Armen.

Lurah Air Tawar Timur, Beny Armen mengatakan dia mengundang Anggota MPR RI Hermanto karena ada permintaan dari masyarakat. Masyarakat meminta pembekalan 4 pilar karena melihat persoalan banyaknya generasi muda yang tidak paham tentang 4 pilar kebangsaan pada tes CPNS yang dilakukan beberapa bulan lalu.

"Sebagai pemerintah Kelurahan, kami tentu saja menyambut gembira Pak Hermanto bisa memberikan penyuluhan di sini. Kami berharap dengan pembekalan ini bisa memahamkan masyarakat tentang pentingnya 4 Pilar kebangsaan kita," ujar Beny ketika diwawancarai Tim Babarito.

Pemateri 4 Pilar, Hermanto menjelaskan 4 Pilar dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Kegiatan diawali dengan penjelasan dasar hukum Sosialisi 4 Pilar.

"Dasar Hukum Sosialisasi ada di UU Nomor 17 Tahun 2014 junto UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c. Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf c. Lalu, Inpres No.6 Tahun 2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR," terang Hermanto.

Pada kesempatan itu, Hermanto juga menjelaskan terkait proses lahirnya Bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia secara resmi berdiri setelah adanya Sumpah Pemuda, di mana perjuangan anak Bangsa yang awalnya terpisah di daerah-daerah disatukan menjadi perjuangan Bangsa Indonesia.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri secara resmi dengan Proklamasi. Dengan Proklamasi, Bangsa Indonesia memiliki Negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Hermanto sembari mengajak peserta untuk menyanyikan Lagu Nasional Hari Kemerdekaan.

Hermanto juga menjelaskan bagaimana perang Orang Minang dalam meletakkan dasar negara Indonesia Pancasila. Diawali dengan terbentuknya Panitia 8 kemudian berubah menjadi panitia 9, di mana dalam kedua tim itu terdapat tiga orang yang berasal dari Minangkabau. Lalu dalam rapat panitia 9 dirumuskan Pancasila yang berasal dari Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945.

Di akhir kegiatan, salah satu peserta, Dedi yang berasal dari RW 01 menanyakan terkait Pasal 6  (1) UUD NRI tentang Presiden dan Wakil Presiden, dikaitkan dengan Pasal 8 dan 28.

"Bagaimana bila ternyata wakil presidennya bukan WNI, lalu Presiden berhalangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, apakah Wapres yang bukan WNI ini boleh jadi Presiden?" tanya Dedi.

Hermanto menjelaskan untuk membaca UUD Negara Republik Indonesia, harus melihat kaitan antar pasal yang ada.  Di mana pasal yang awal menjadi rujukan pasal-pasal berikutnya. Dengan begitu, dari tiga pasal yang disebutkan, maka Pasal 6 (1) yang menjadi rujukan tentang Presiden dan Wakil Presiden.

"Dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 jelas bahwa Pasal 6 (1) menyebutkan, Presiden dan Wakil Presiden harus Warga Negara Indonesia. Jadi logikanya tidak mungkin ada yang bukan WNI  jadi Wakil Presiden," jawab Hermanto.

Kegiatan dengan peserta 150 orang dari 3 RW di Kelurahan Air Tawar Timur ini ditutup dengan Doa. Petugas Doa membacakan Doa untuk keutuhan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(apuk)
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID